Majalengka Hijau: Jual STARBIO PLUS Murah

jual STARBIO PLUS

Agen Resmi STARBIO PLUS Murah

Kami adalah Agen jual STARBIO PLUS dengan pelayana 24 jam siap melayani anda ke seluruh Indonesia dengan jasa pengiriman yang telah terpercaya sehinga anda dapat mengecek status pengiriman barang yang anda pesan secara Online,dengan pelayanan terbaik  dan tercepat yang kami berikan dengan sendirinya akan memberikan rasa aman dan nyaman untuk anda berbelanja pada kami,karna kami telah memberikan cara yang paling mudah dalam menjual STARBIO PLUS

STARBIO Plus merupakan mikroba / bakteri yang berfungsi menguraikan limbah menjadi bahan asal alami yang tidak berbau. Dalam septic tank, STARBIO Plus bekerja memangsa endapan isi septic tank yang sudah menahun dan menguraikannya menjadi bahan alami, kembali ke tanah, tanpa bau, beracun, ramah lingkungan.

STARBIO PLUS merupakan cara tepat dan praktis dalam mengatasi masalah WC Mampet , WC penuh , WC bau,starbio plus merupakan produk kebanggan kami yang telah banyak digunakan oleh Hotel, perkantoran ,apartemen, perumahan, juga WC umum yang selalu mempercayakan untuk perawatan serta sebagai solusi dalam mengatasi setiap maslah pada WC.

Dikarenakan cara kerja yang praktis serta biaya yang sangat murah didukung dengan hasil yang memuaskan maka saat ini STARBIO PLUS telah banyak dicari semua orang,

Kami memberi kesempatan bagi siapa saja yang berminat untuk memasarkan STARBIO PLUS dikota anda dengan peluang yang yang sangat terbuka lebar dan anda telah telah tepat berada di blogg kami untuk mendapatkan STARBIO PLUS yang asli dengan harga resmi sehingga akan terbebas dari penipuan.

Kelebihan Starbio Plus dibanding produk lain yang saat ini banyak beredar :

    1) Merupakan produk yang pertama kali di Indonesia ( mungkin juga di dunia) yang mampu menangani/ mengatasi masalah WC tanpa harus sedot WC. Silahkan cek ke Departemen Peternakan dan Pertanian.

2) Praktis

    Dengan STARBIO Plus, pengosongan septic tank / mengatasi saluran limbah tersumbat dapat dilakukan sendiri, tanpa bantuan orang lain, tanpa memanggil tenaga servis untuk sedot / bongkar septic tank / saluran limbah. Hemat tenaga.

3) Aman

    STARBIO Plus merupakan kumpulan mikroba / bakteri pengurai, bukan bahan kimia/ asam. Dengan demikian, STARBIO Plus aman bagi lingkungan, tidak meracuni lingkungan dan aman bagi kulit.

4) Ekonomis

    Harga 1 kemasan ( 1 kg) STARBIO Plus hanya Rp 70.000, -. Dibandingkan metoda-metoda lain pengosongan septic tank, jelas lebih terjangkau. Apalagi bila kita memperhitungkan waktu untuk mengawasi proses sedot, bau yang ditimbulkan sepanjang selang penyedotan, waktu dan biaya bongkar saluran, tenaga yang dihabiskan untuk bongkar saluran, kebisingan mesin penyedot, gangguan bagi tetangga, dan sebagainya.

5) Memiliki Perijinan.

    * Ijin Usaha No : 9-2/ PMI/ 11.21/ 85
    * Ijin Produksi No : 60/ Kandep.12/ 2/ VII/ 91
    * Ijin Edar/ Sertifikat No : 893.3/ 258C.

    6) Produk asli Indonesia ( berasal dari PT.Lembah Hijau Multifarm, Solo) .

    7) Dijaga oleh Quality Control.

    8) Teruji kualitasnya.

Tidak sedikit orang yang telah membeli Starbio Plus kemudian mencoba produk-produk lain yang sejenis dengan Starbio Plus namun kembali menggunakan Starbio Plus lagi. Memang, meskipun kebanyakan orang cari barang murah namun kualitaslah yang akan dilihat pada akhirnya.
Dengan adanya 8 keunggulan dari Starbio Plus tersebut, tidak heran bahwa Starbio Plus tetap menjadi pilihan tersendiri.silahkan anda pesan disini

Untuk pemesanan STARBIO PLUS silahkan hub :

Dede Sunarya     085295941773 /  085794669596 / 087744458300

                             Pin BB : 2ABD7EFE

AMDAL DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009

Dalam UU No 32 Tahun 2009, AMDAL mendapat porsi yang cukup banyak dibandingkan instrumen lingkungan lainnya, dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Tetapi pengertian AMDAL pada UU No. 32 Tahun 2009 berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya “dampak besar”.  Jika dalam UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup ......”, pada UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “ AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan .....”.

Dari ke 23 pasal tersebut, ada pasal-pasal penting yang sebelumnya tidak termuat dalam UU No. 23 Tahun 1997 maupun PP No.27 Tahun 1999 dan memberikan implikasi yang besar bagi para pelaku AMDAL, termasuk pejabat pemberi ijin.

Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain:

• AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
• Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
• Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
• Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan;
• Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Selain ke - 5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahu 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu:

• Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
• Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
• Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAl atau UKL-UPL.

Kaitan UU No. 32 Tahun 209 dengan Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2008:

Sebelum disahkannya UU No. 32 Tahun 2009, KLH sudah menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang Persyaratan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL (Permen. LH No. 11 Tahun 2008). Pada Pasal 4  Permen. LH No. 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa persyaratan minimal untuk menyusun suatu dokumen AMDAL adalah 3 (tiga) orang dengan kualifikasi 1 orang Ketua Tim dan 2 orang Anggota Tim yang kesemuanya sudah memiliki sertifikat kompetensi. Sementara amanat dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang tertuang dalam Pasal 28 adalah ”Penyusun dokumen sebagaimana ... wajib memiliki sertifikat penyusun dokumen AMDAL".  Jika yang dimaksud "penyusun dokumen AMDAL" pada undang-undang lingkungan yang baru adalah seluruh tim yang ada dalam suatu proses penyusunan dokumen AMDAL, maka dengan demikian Permen. LH No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 sudah tidak berlaku lagi. Implikasinya selanjutnya adalah masa berlakunya persyaratan tersebut harus mundur sampai ada peraturan menteri yang secara rinci mengatur tentang hal itu sesuai amanat dalam Pasal 28 Ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada KLH untuk membuat peraturan yang mengatur lebih rinci hal tersebut.

Kaitan dengan Peraturan Menteri No. 06 Tahun 2008:

Sama seperti Permen. LH No. 11 Tahun 2008, ada perbedaan pengaturan yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 dengan Permen. LH No. 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL yang berlaku efektif pada tanggal 16 Juli 2009. Dalam peraturan ini persyaratan lisensi komisi penilai diberikan kepada komisi penilai AMDAL kabupaten atau kota dan yang menerbitkan lisensi tersebut adalah instansi lingkungan hidup propinsi. Sementara dalam UU No. 32 Tahun 2009, komisi penilai AMDAL yang harus dilisensi selain komisi penilai AMDAL kabupaten atau kota, tetapi juga terhadap komisi penilai AMDAL pusat dan propinsi yang bukti lisensinya diberikan oleh masing-masing pejabatnya (Menteri, gubernur, bupati dan walikota). Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk pengawasan terhadap pemberian lisensi tersebut jika masing-masing pejabat berhak mengeluarkan bukti lisensi terhadap komisi penilainya. Maka dalam perubahan Permen No. 06 Tahun 2008, KLH harus mengetatkan persyaratan penerbitan lisensi untuk komisi penilai masing-masing daerah termasuk untuk komisi penilai penilai pusat.

AMDAL

Legalisasi pendirian pabrik kimia? Jangan pernah lupakan faktor AMDAL. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering sekali mendengar istilah AMDAL, bahkan tahu bahwa istilah ini merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Namun, tahukah teman-teman usaha/kegiatan apa saja yang diwajibkan untuk menyusun AMDAL? Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan AMDAL? Dan bagaimana prosedur pengajuan AMDAL? Bagi yang belum tahu mungkin ulasan di bawah ini bisa membantu.

Apa yang dimaksud dengan AMDAL?

Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian:

1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL)
2. Dokumen analisis dampak lingkungan
3. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL)
4. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL)

Siapa pihak-pihak terkait dalam penyusunan AMDAL?

1. Pemrakarsa
   Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya.
2. Komisi penilai
   Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
3. Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan seperti kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Bagaimana prosedur AMDAL?

Prosedur AMDAL terdiri dari 4 tahapan, yaitu:

1. Penapisan (screening) wajib AMDAL

Menentukan apakah suatu rencana usaha/kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Berdasarkan Kepmen LH no 17 tahun 2001, terdapat beberapa rencana usaha dan bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu: pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, prasarana wilayah, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan limbah B3, dan rekayasa genetika. Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL, tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting, dan wajib menyusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud adalah hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, dan lain sebagainya.

2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat

Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

3. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
   Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Apabila dalam 75 hari komisi penilai tidak menerbitkan hasil penilaian, maka komisi penilai dianggap telah menerima kerangka acuan.
4. Peyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
   Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Bagaimana jika usaha/kegiatan tidak diwajibkan menyusun AMDAL?

Usaha/kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). UKL dan UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin. melakukan usaha dan atau kegiatan.

Sanksi Tidak Memilik AMDAL Bagi Perusahaan

Banyak dari kita membaca atau mendengar dalam berita-berita Nasional mengenai masalah tidak dimiliknya dokumen AMDAL oleh sebagian besar Perusahaan khususnya yang usaha kerjanya mempunyai dampak langsung pada lingkungan. Namun apa sebenarnya AMDAL itu? AMDAL pada dasarnya merupakan singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan. Dari Analisis tersebut kita ketahui bahwa dokumen ini adalah dokumen persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan. Karena sifatnya vital, dokumen AMDAL merupakan izin yang harus dimilik oleh semua Perusahaan khususnya bagi perusahaan yang proses produksinya bersinggungan langsung dan mempengaruhi kelestarian lingkungan. Namun apa sanksi bagi Perusahaan apabila tidak memilik AMDAL?
Pada dasarnya Sanksi tidak dimilikinya AMDAL oleh pelaku usaha tidak diatur secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  Namun di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal wajib memiliki izin lingkungan.  Selanjutnya ditentukan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak setiap permohonan Izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal (pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009).
Lebih lanjut dengan tanpa adanya izin lingkungan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000 (pasal 108 UU No. 32/2009).
Kesimpulannya, tanpa adanya Amdal tidak mungkin dapat memiliki izin lingkungan sehingga terancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 108 UU No. 32/2009.  Sesuai dengan konfirmasi terakhir pada Bapedal, pengaturan mengenai izin lingkungan tersebut belumlah disusun yang masih menunggu kebijakan Menteri LH.
Selain itu, dokumen Amdal menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan .  Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen Amdal, tidak dapat mengajukan Izin Usaha Perkebunan.

KETERPADUAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan jawaban atas persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Indonesia yang terletak pada posisi antara dua benua dan dua samudera memberikan andil tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan rakyat harus memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan. Persoalan utama dari pembangunan adalah meningkatnya resiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Maraknya persoalan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan suatu persoalan baru dalam penegakan hukum lingkungan. Pelaku tindak pidana lingkungan biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi dan politis sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum pidana dalam konteks hukum lingkungan bersifat ultimum remedium. Dimana instrumen pidana merupakan solusi terakhir atas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang (orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum). Hukum lingkungan juga mendayagunakan hukum administrasi dan hukum perdata sebagai tool untuk meminimalisir kejahatan lingkungan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengantisipasi persoalan koordinasi dalam penengakan hukum lingkungan. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum belum maksimal, sehingga perlu diatur secara rigid dalam pasal 95.

Penegakan hukum lingkungan yang terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri Negara lingkungan Hidup merupakan suatu upaya sungguh-sungguh agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan efektif, efisien serta berhasil dan berdaya guna.

Bentuk kerjasama antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik polri berupa bantuan personil, bantuan personil dalam rangka eksekusi putusan, bantuan laboratorium lingkungan dan/atau ahli, disisi lain polri sebagai koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil memberikan bantuan dalam bentuk laboratorium forensic, identifikasi, dan psikologi, bantuan personil penyidik, bantuan peralatan, upaya paksa, penitipan tahanan serta pengamanan barang bukti maupun tersangka dan/atau terdakwa. Dan bentuk kerjasama dengan jaksa menyangkut asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum sebelum atau selama proses penyidikan.

Harmonisasi antar penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud diatas merupakan suatu hal yang mesti diwujudkan, sebab persoalan lingkungan bukan lagi suatu hal yang abstrak melainkan nyata dirasakan oleh masyarakat. Sehingga lingkungan yang sehat dan dapat mendukung perikehidupan dimasa sekarang maupun masa depan dapat kita nikmati untuk kita maupun generasi mendatang